27/09/16

Mr. Arifin Harahap (6): Tokoh Ekonomi Tapanuli Selatan; dari ‘Trio Lama’ (Sukarno, Hatta, Amir) hingga ‘Trio Baru’ (Suharto, Sultan, Adam)



Trio baru Indonesia
Drs. M. Hatta memang seorang ekonom (sarjana ekonomi) lulusan Belanda. Akan tetapi, pelaku-pelaku ekonomi pribumi di era Belanda sesungguhnya adalah orang-orang Tapanuli: Tidak hanya di Padang, Sibolga dan Medan tetapi juga di Batavia. Di daerah Tapanoeli dan di daerah Padangsche setiap penduduk bisa berdagang, tetapi di era Belanda pedagang skala besar (antar kota, antar pulau) sebagian besar berasal dari Tapanuli. Pedagang-pedagang besar asal Tapanuli juga sangat piawai memahami sistem ekonomi (perdagangan, keuangan dan sistem kelembagaannya). Karenanya, lembaga-lembaga ekonomi yang kuat di Padang, Sibolga, Medan dan Batavia selalu dipelopori oleh orang-orang Tapanuli.

Pedagang-Pedagang Asal Tapanuli di Padang dan Medan

Di Padang, selain Belanda, yang menguasai media adalah orang-orang Tionghoa dan orang-orang Tapanuli. Media (surat kabar dan majalah) adalah instrument utama dalam perdagangan. Perusahaan perdagangan (jasa) pertama di Padang dimiliki oleh Dja Endar Moeda. Mantan guru, alumni Kweekschool Padang Sidempuan (1884) ini awalnya mendirikan sekolah swasta (pertama) di Padang, kemudian menjadi editor surat kabar Pertja Barat tahun 1897. Editor pribumi pertama ini lalu mengakuisisi surat kabar Pertja Barat beserta percetakannya pada tahun 1900 (dan menerbirkan majalah Insulinde dan surat kabar Tapian Na Oeli. Tiga media utama pribumi di pantai barat milik Dja Endar Moeda ini menjadi pusat pertukaran informasi perdagangan. Sejak itu pedagang-pedagang Tapanuli membanjiri Padang dan Sibolga. Dengan media pribumi ini, di Padang dan Sibolga pedagang-pedagang asal Tapanuli tidak tengah berhadapan dengan padagang-pedagang asal Minangkabau, tetapi berhadapan dengan pedagang-pedagang Tionghoa yang telah memiliki media sendiri.

Sumatra-courant, 08-04-1874
Bahkan sebelum adanya media (surat kabar Pertja Barat) berbahasa Melayu di Padang, para pedagang Tapanuli di Padang Sidempoean memasang iklan (awal 1870an) di surat kabar berbahasa Belanda Sumatra Courant yang terbit di Padang. Uniknya iklan-iklan yang di pasang para pedagang asal Tapanuli ini dibuat dalam bahasa Melayu. Tentu saja iklan itu ditujukan untuk para pedagang pribumi atau para pedagang Tionghoa. Pemasang iklan yang dimaksud tersebut berdomisili di Padang Sidempuan. Paket-paket yang diperdagangkan sangat beragam, seperti hasil peternakan (sapi, kerbau, kuda, dan kambing), hasil hutan (kulit manis, rotan), hasil budidaya pertanian seperti beras, kopi, gula aren serta hasil industry kerajinan.

Ketika Residentie Tapanoeli dipisahkan dari Province Sumatra’s Westkust tahun 1905, pedagang-pedagang asal Tapanuli di Padang sebagian mulai hijrah ke Medan. Di Medan, pedagang-pedagang asal Tapanuli menghadapi pedagang-pedagang kuat Tionghoa. Para pedagang Tionghoa memasang iklan dan mendapat informasi perdagangan dari dua surat kabar di Medan: Sumatra Post (berbahasa Belanda) dan Pertja Timor (berbahasa Melayu). Kekuatan pedagang-pedagang Tionghoa di Medan sangat sulit diimbangi oleh pedagang-pedagang asal Tapanuli.

25/09/16

Mr. Arifin Harahap (5): Menjadi Duta Besar untuk Alzajair; Sukarno dan Arifin Harahap Diteruskan Suharto dan Adam Malik



Hanya ada dua presiden di Indonesia yang begitu lama menjabat: Sukarno dan Suharto. Hanya ada dua orang yang begitu lama berada di rezim Sukarno dan rezim Suharto: Arifin Harahap dan Adam Malik Batubara. Arifin Harahap dapat dipercaya oleh Sukarno maupun Suharto; demikian juga Adam Malik dapat dipercaya Sukarno dan Suharto.

Adam Malik Batubara Menjadi Menteri Perdagangan

Pada Kabinet Kerja IV (sejak 13 November 1963) yang masih tetap di bawah Perdana Menteri Sukarno, posisi Mr. Arifin Harahap tetap sebagai Menteri Urusan Anggaran Negara. Untuk posisi Menteri Perdagangan dijabat oleh Adam Malik Batubara. Sementara Abdul Haris Nasution naik dari Menteri Pertahanan/Kepala Staf AD menjadi Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Ini berarti untuk kali pertama tiga putra-putra terbaik dari Tapanuli Selatan duduk bersama dalam jajaran menteri. Kabinet Kerja IV berakhir 27 Agustus 1964)

Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964), Adam Malik Batubara naik menjadi Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Mr. Arifin Harahap digeser menjadi Menteri Negara. Jabatan Menteri Koordinator/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal tetap dijabat oleh Abdul Haris Nasution.

Mr. Arifin Harahap (4): Mendirikan Akademi Dinas Perdagangan; Dari Menteri Perdagangan Bergeser Menjadi Menteri Urusan Anggaran Negara



Gonjang ganjing politik, pasang surut politik adalah pangkal masalah ekonomi. Siapa yang berkuasa, dialah yang membuat kebijakan yang dapat mengarahkan kemana arah ekonomi berjalan. Pada Kabinet Burhanuddin Harahap, kebijakan ekonomi telah membuat ekonomi lebih terkendali. Namun pada cabinet Ali II, selain kebijakan ekonomi mulai tidak terarah juga ada indikasi yang kuat adanya korupsi. Mosi tidak percaya muncul, serangan pers makin kuat, sementara di sisi yang lain harga-harga merangsek naik. Kabinet Ali II digugat. Demonstrasi sudah mulai menghangat.  Akhirnya Kabinet Ali II tumbang. Presiden Sukarno mengambil alih jabatan Perdana Menteri yang kemudian dibentuk Kabinet Kerja I (sejak 10 Juli 1959). Dalam jabatan rangkap Sukarno (Presiden merangkap Perdana Menteri) Mr. Arifin Harahap dipromosikan menjadi Menteri (Muda) Perdagangan. Situasi dan kondisi ekonomi makin runyam. Mr. Arifin Harahap yang menjadi Menteri Perdagangan menjadi sasaran tembak, padahal gerak menurun ekonomi sudah meluncur jatuh sejak Kabinet Ali II. Akhirnya Sukarno meresuffle cabinet dan membentuk cabinet baru 18 Februari 1960 (Kabinet Kerja II).

Algemeen Handelsblad, 19-01-1960: ‘Di Jakarta: Demonstrasi terhadap kenaikan harga. Untuk pembangunan, Departemen Perdagangan di Jakarta kemarin menjadi sasaran melawan meningkat pesat biaya hidup. Wanita mengenakan tanda-tanda dengan tulisan seperti ‘Anak-anak kita telanjang’. Dimana pakaian, di mana makanan? Para demonstran yang sebagian besar berafiliasi dengan serikat pekerja dikendalikan federasi serikat pekerja oleh komunis. Mereka menuntut penurunan harga umum 50 persen. Menteri Perdagangan Arifin Harahap menolak delegasi dari para pengunjuk rasa untuk menerima. Gedung kantor menteri dijaga oleh polisi militer. Harga emas di Jakarta kemarin 460-470 rupiah per gram, dolar diperdagangkan di pasar terbuka 320-350 rupiah. Dua minggu lalu, harga emas 250-270 dan dolar 200-240 rupiah’.

Pada saat Kabinet Kerja I demisioner, posisi semua menteri kosong, tetapi fungsi Mr. Arifin Harahap tetap jalan, tetapi tidak lagi sebagai Menteri Perdagangan melainkan (kembali) sebagai Sekjen Departemen Perdagangan. Sebagaimana diketahui, jabatan menteri adalah jabatan politis, ketika secara politis menteri kosong, aktivitas Departemen (Perdagangan) tetap jalan yang mana posisi tertinggi dijabat oleh Sekjen (jabatan tertinggi pegawai karir). Oleh karena Mr. Arifin Harahap pejabat karir di Departemen Perdagangan, maka secara otomotis Mr. Arifin Harahap kembali menjadi sebagai sekjen.

24/09/16

Mr. Arifin Harahap (3): Dipromosikan Sebagai Menteri Perdagangan; Kompeten Karena Learning by Doing



Memang semua yang dilakukan harus dimulai dari nol. Demikian juga, semua pengetahuan yang terakumulasi juga dimulai dari nol. Apa saja yang harus diketahui dan apa saja yang harus dilakukan di awal pemerintahan RI harus dimulai dari nol. Memang pemerintahan RI adalah kelanjutan dari pemerintahan kolonial, tetapi kenyataannya ketika pemerintahan RI dimulai harus semuanya dimulai dari nol, karena berbeda visi dan misi, berbeda situasi dan kondisi, berbeda tujuan dan idiologinya. Khusus di bidang ekonomi, semua hal berbeda dan semua hal bersifat baru dan semuanya harus dari nol. Mr. Arifin Harahap, seorang ahli hokum, harus mengisi pekerjaan bidang ekonomi yang membutuhkan banyak orang. Mr. Arifin Harahap memulainya dengan learning by doing,

Bagaimana Negara Indonesia yang kita lihat sekarang ini terbentuk dan bagaimana sistem pemerintahan terwujud dan bagaimana sistem ekonomi nasional berjalan seperti sekarang: semuanya dimulai dari nol dengan try and error. Mr. Arifin Harahap juga termasuk di dalamnya. Para pendahulu ini kelihatannya lambat dan tenang tetapi tingkat kesalahannya rendah, berbeda dengan yang sekarang: cepat dan ceroboh tetapi banyak kesalahannya. Itulah pemerintahan RI di masa awal, itulah system ekonomi nasional Indonesia di masa permulaan pemerintahan RI.

Dua bidang pemerintahan (kementerian luar negeri dan kementerian ekonomi urusan perdagangan) sangat kerap bersentuhan dengan asing (internasional), karena itu kedua bidang ini mendapat banyak tantangan. Mr. Arifin Harahap dalam kesehariannya di bidang perdagangan sangat banyak tantangan. Semuanya dapat teratasi dengan learning by doing. Hal ini dimulai dari kebijakan kerjasama pedagangan dengan Negara lain (luar negeri), kebijakan impor (domestic) dan lain sebagainya. Proses pembangunan dan pengembangan ekonomi terus bergerak, kebijakannya juga terus dipikirkan secara matang.

Ekonomi Tertutup vs Ekonomi Terbuka

Di era Kabinet Burhanuddin Harahap yang dimulai 11 Agustus 1955 menerapkan ekonomi terbuka. Hal ini dilakukan karena Indonesia kesulitan keuangan, kebutuhan rakyat belum sepenuhya teratasi dari dalam negeri. Situasi dan kondisi saat itu sudah mulai stabil (kecuali masalah Irian Barat yang masih tersisa), pemerintahan sudah mulai berjalan lancar. Kerjasama luar negeri tidak terhindarkan, bahkan keinginan bekerjasama dengan Belanda (di bidang ekonomi).  

20/09/16

Mr. Arifin Harahap (2): Birokrat yang Menata Ekonomi RI; Kementerian Perdagangan Dibentuk Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim Harahap



Pasca kedaulatan RI, Mr. Arifin Harahap adalah salah satu pejabat di Departemen Urusan Ekonomi. Salah satu tugas penting  dari negara untuk melakukan kunjungan ke Belanda dalam rangka proses lebih lanjut pasca KMB di bidang ekonomi (De nieuwsgier, 13-01-1951). Sebagaimana diketahui, selama proses KMB Australia termasuk Negara yang meninginkan Indonesia mendapat kemerdekaannya. Untuk menindaklanjuti hubungan baik tersebut, Mr. Arifin Harahap dan kawan-kawan juga mendapat tugas ke Australia untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan Australia.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 28-11-1952: ‘Negosiasi dengan Australia. Sebuah tim Departemen Urusan Ekonomi, dari Jakarta, Rabu bertolak mengadakan pertemuan antara Pemerintah Australia dan delegasi dari pemerintah Indonesia untuk membahas hubungan perdagangan antara kedua negara. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai diskusi persiapan pada menyimpulkan ekonomi dan perdagangan baru. Pihak Australia akan mengambil bagian dalam pembicaraan persiapan ini asalah Mr A. J. Day (Ketua), Anderson, Robertson, Signol dan Parson. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr Achmad Punches (Ketua), Mr. Arifin Harahap, Modeo, Hasbulah, A A. Harahap dan Sukirman’.

Selama perang, ekonomi Indonesia dan penerimaan pemerintah berantakan dan kesulitan keuangan yang sangat luar biasa. Pemerintah mulai menata perekonomian, selain menjalin hubungan dengan-negara sahabat, di dalam negeri potensi ekonomi juga mulai dibangkitkan baik berupa pajak maupun retribusi. Beberapa komisi dibentuk untuk menyusun peraturan, salah satunya adalah komisi untuk pemungutan pajak film (De nieuwsgier, 11-06-1953). Di dalam komisi ini  ini termasuk Mr. Arifin Harahap (dari Departemen Urusan Ekonomi).

Nama Mr. Arifin Harahap semakin popular ketika munculnya Surat Edaran P 42. Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Pusat Untuk Impor yang mana ketua kantor ini adalah Mr. Arifin Harahap (De nieuwsgier, 19-09-1953). Surat ini berisi prosedur, persyaratan dan ketentuan impor yang direspon banyak pengusaha dan diberitakan semua surat kabar di dalam negeri dan juga dilansir surat kabar di luar negeri. Inilah untuk kali pertama pemerintah Indonesia menata tatakelola impor (yang dikaitkan dengan penataan ekonomi Indonesia). Selama ini ekonomi Indonesia dan penerimaan negara sangat tergantung pada ekspor. Bersamaan waktunya dengan SE P 42 ini pemerintah melakukan pembangunan galangan kapal.

Abdul Hakim Harahap: Konsisten Meski Indonesia Terbelah; Sukarno dan Hatta Pernah ‘Mengingkari’ Republik Indonesia



Pada waktu yang sama, di Indonesia pernah terjadi suatu yang ganjil: Dua orang Presiden, dua orang Perdana Menteri dan dua orang Wakil Perdana Menteri. Kejadian ini terjadi pada tahun 1950. Abdul Hakim Harahap adalah Wakil Perdana Republik Indonesia (di Yogyakarta) yang mana Perdana Menteri adalah Abdul Halim dan Presiden adalah Assaat. Sementara itu, Soekarno adalah Presiden dan M. Hatta Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta. Ini berarti, Soekarno-Hatta proklamator kemerdekaan Indonesia telah ‘mengingkari’ Republik Indonesia (RI) dan meninggalkannya serta lebih memilih menjadi Presiden/Perdana Menteri dari RIS.

Mengapa Sukarno dan M. Hatta ‘mengingkari’ dan ‘meninggalkan’ Republik Indonesia? Jawabnya adalah Republik Indonesia secara defacto hanya tersisa di dua wilayah, yakni: Tapanuli dan Yogyakarta. Wilayah lainnya di Indonesia sejak kedatangan kembali Belanda (aggresi militer) lebih memilih dan ingin membentuk negara sendiri-sendiri atau negara otonom dan secara sadar meninggalkan Republik Indonesia. Wilayah-wilayah yang membentuk negara (dan yang menjadi boneka Belanda), antara lain: Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur.

Soekarno dan M. Hatta boleh jadi beranggapan bahwa Republik Indonesia Serikat termasuk di dalamnya Republik Indonesia (Tapanuli dan Yogyakarta) tetapi kenyataannya di wilayah Republik Indonesia masih ada Presiden, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan menteri-menterinya. Ini bukan redundance, tetapi kenyataannya di Indonesia terdapat dua republik yang masing-masing memiliki pemerintahannya.

Situasi dan kondisi ini jelas berbeda ketika Pemerintah Republik Indonesia mengalami kekosongan, ketika Soekarno menyerah lalu ditangkap Belanda di Yogyakarta dan kemudian dibuang ke tempat pengasingan. Untuk mengisi kekosongan itu, di Bukittinggi dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesi (PDRI) dengan presidennya Sjafroeddin Prawiranegara. Dengan demikian tidak mengalami redundance. Dengan terbentuknya RIS dan RI yang eksistensinya masih ada dan jelas tidak redundance, tetapi benar-benar ada dua negara, dua pemerintahan dan dua presiden. Ini jelas tidak lazim.

Republik Indonesia yang Ditinggalkan Soekarno-Hatta

Seperti apa sisa Republik Indonesia yang ditinggalkan Soekarno dan M. Hatta. Di Wilayah Republik Indonesia, Mr. Assaat, Mr. Abdul Halim dan Mr. Abdul Hakim Harahap melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pemimpin Republik Indonesia. Hal yang pertama dilakukan di Yogyakarta adalah merehabilitasi para pejuang kemerdekaan dan keluarga. Para pejuang telah banyak yang gugur dan yang masih hidup banyak yang cacat. Mr. Assaat, Mr. Abdul Halim dan Mr. Abdul Hakim Harahap mengumpulkan para pejuang yang makamnya terpencar-pencar (selama perang kemerdekaan) untuk disatukan di dalam satu Taman Makam Pahlawan yang dihiasi dengan Monumen Perjuangan. Inilah kebajikan para pemimpin yang seharusnya tidak boleh dilupakan.

Mr. Arifin Harahap (1): Cucu Sutan Gunung Tua di Padang Sidempuan; Menteri Selama Tujuh Tahun dalam Tujuh Kabinet di Era Sukarno



Mr. Arifin Harahap (1968)
Mr. Arifin Harahap bukanlah orang biasa, tetapi tidak ada yang menulis kisahnya, karena itu tidak ada yang bisa dibaca mengenai dirinya. Boleh jadi banyak orang yang ingin mengetahui riwayat karirnya, tetapi tentu saja tetap tidak bisa menemukan. Padahal Mr. Arifin Harahap adalah seorang yang cemerlang, menjabat sebagai menteri di dalam tujuh kabinet mulai dari Kabinet Kerja I (10 Juli 1959) hingga Kabinet Dwikora III (25 Juli 1966). Ketika Suharto menjadi anggota kabinet (Kabinet Ampera I) Mr. Arifin Harahap tidak lagi menjadi menteri, tetapi pada Kabinet Pembangunan I (era Suharto), tahun 1969 Mr. Arifin Harahap diangkat menjadi Duta Besar untuk Aldjazair.

Selama tujuh tahun dalam tujuh kabinet Era Sukarno, Mr. Arifin Harahap telah menjabat Menteri Muda Perdagangan, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Wakil Menteri Bank Sentral (Bank Indonesia).

Sebaliknya, Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap riwayat karir dan sepak terjangnya sejak era Belanda, Jepang dan Republik sangat luar biasa banyaknya. Demikian juga, riwayat Burhanuddin Harahap cukup mudah untuk ditelusuri. Lantas mengapa kisah Mr. Arifin Harahap tidak muncul ke permukaan? Jawabnya: Mr. Arifin Harahap adalah seorang yang low profile, dan posisinya sebagai menteri yang berurusan dengan perdagangan, anggaran negara dan kebanksentralan tidak terlalu hingar bingar karena jauh bersentuhan dari urusan perebutan politik pada saat itu.

Anak Jaksa di Sibolga, Lulus Sekolah Hukum di Batavia

Arifin Harahap lulus sekolah hukum (Recht Hooge School) di Batavia tahun 1939 (lihat De Indische courant, 19-08-1939). Setelah itu kabar beritanya tidak muncul lagi. Arifin Harahap menyelesaikan pendidikan dasar (HIS) di Sibolga kemudian melanjutkan studi (MULO) di Batavia. Arifin Harahap lulus MULO Menjangan (Bataviaasch nieuwsblad, 08-05-1931) dan AMS di Batavia.

18/09/16

Sejarah Masjid Istiqlal, Ini Faktanya (6): Pembangunan Masjid Istiqlal Terkendala, Pemberontakan Jilid II Meletus; Presiden Sukarno Dilengserkan

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Masjid Istiqlal dalam blog ini Klik Disin

Pembangunan Masjid Istiqlal ternyata kemudian tidak mulus, bahkan terbilang berhenti. Bukan krisis ekonomi yang menyebabkan tidak mulus, tetapi krisis kepemimpinan yang menyebabkan berhenti. Meraih kemerdekaan dari bangsa lain memang berat; tetapi menyusun kesatuan di dalam bangsa sendiri lebih berat. Baru mau terbentuk integrasi (kesatuan) dan persatuan, ternyata sudah muncul disintegrasi (keretakan) dan permusuhan. Penyebabnya bukan soal pengelolaan keuangan pembangunan Masjid Istiqlal, tetapi pengelolaan keuangan Negara. Penyebab utamanya adalah indikasi adanya korupsi dan alokasi anggaran negara: pusat vs daerah.  

Zainul Arifin tidak dalam kabinet lagi. Ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar, Zainul Arifin Pohan juga melepas jabatan Wakil Perdana Menteri. Kabinet yang menggantikan Kabinet Ali (PNI) adalah Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi). Yang menyelesaikan hajatan Pemilu 1955 adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemenang Pemilu adalah PNI yang di urutan kedua adalah Masyumi dan ketiga Partai NU.

Ini untuk kali pertama jumlah kursi NU di parlemen melonjak tajam. Jika sebelumnya di parlemen hanya delapan kursi dan tiga posisi di cabinet, maka kali ini Partai NU akan tampak signifikan. Dengan komposisi perolehan kursi di parlemen,

Kabinet Burhanuddin Harahap dengan sendirinya digantikan oleh kabinet baru. Kabinet baru ini justru kembalinya Kabinet Ali (dari PNI), Sementara itu di parlemen ketua adalah Sartono (PNI) dan dua wakil: Zainul Arifin Pohan (NU) sebagai Wakil Ketua I dan … (Masyumi) sebagai Wakil Ketua II.

Ini berarti, dua tokoh penting di balik pembangunan Masjid Istiqlal masih ada, yakni: Sukarno sebagai Presiden dan Zainul Arifin Pohan sebagai Wakil Ketua I Parlemen.

Kabinet Ali mulai memunculkan masalah baru. Ada indikasi korupsi di tubuh Kabinet Ali. Pengelolaan keuangan Negara dirasakan tidak berimbang dan tidak adil: pusat vs daerah.

17/09/16

Sejarah Kota Medan (40): Sejarah PON III, Secara Defacto Pekan Olahraga Nasional Kedua; Pertama di Luar Jawa



PON III di Medan adalah Pekan Olahraga Nasional yang pertama diselenggarakan di luar Jawa yang berlangsung dari tanggal 20 September hingga  27 September 1953. Tanpa mengurangi nilai historis PON I, sesungguhnya Pekan Olahraga Nasional baru dilaksanakan dua kali. Pertama di Jakarta (PON II, 1951) dan kedua di Medan (PON III, 1953).

PON I di Solo sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai Pekan Olah Raga Nasional. PON I ini diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 9 hingga 12 September 1948 hanya diikuti oleh kota-kota (13 kota) di Jawa Tengah dan Jawa Timur plus Jakarta. Kota-kota di Jawa Barat tidak satu pun yang terwakili, bahkan Kota Bandung sendiri tidak ikut serta.

Penunjukkan Kota Medan sebagai tempat penyelenggaraan PON III (pertama di luar Jawa) karena di Medan sendiri telah terjadi proses politik yang dinamik yang dimenangkan oleh RI. Sementara itu, dari sudut pandang pusat (Yogyakarta/Jakarta) Medan adalah kota kedua (setelah Jakarta) yang memiliki gengsi dimana RI berada, baik keluar (terhadap penjajah Belanda) maupun di dalam negeri (terhadap orang/kelompok yang tidak menginginkan kesatuan dan persatuan RI).


Penunjukkan pusat (Presiden Sukarno dan KONI) mendapat respon positif di Medan karena dua tokoh penting di Medan sangat siap. Dua Tokoh penting ini adalah Gubernur Abdul Hakim Harahap, Residen Sumatera Timur, Muda Siregar dan Ketua Front Nasional Medan, GB Josua. Ketiga tokoh politik ini (sejak era colonial Belanda) sangat intens membina olahraga khususnya sepakbola. Dalam perang kemerdekaan (angresi miter Belanda) tiga tokoh olahraga ini berjuang habis-habisan mengusir Belanda dalam posisi: Abdul Hakim Harahap sebagai Residen Tapanuli, Muda Siregar, Bupati Tapanuli Selatan, dan GB Josua Batubara sebagai Ketua Front Nasional Medan.

Kota Medan pada Masa Perang

Kota Medan adalah kota internasional yang di level penduduk pribumi memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kota-kota lain di Indonesia. Kota Medan memiliki dua faksi penduduk yang berimbang: pro kemerdekaan dan anti kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, kota Medan tenang-tenang saja, tetapi ketika Belanda kembali, penduduk pro kemerdekaan bereaksi keras: puncaknya terjadi perang Medan Area. Beberapa tokoh muda dalam perang ini, antara lain: Martinus Lubis dan Marah Halim Harahap.

15/09/16

Sejarah Masjid Istiqlal, Ini Faktanya (5): Orang Jawa Naik Haji (Sukarno); Orang Batak Naik Haji (Zainul Arifin Pohan)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Masjid Istiqlal dalam blog ini Klik Disin

Hanya ada dua etnik di Indonesia yang heboh naik haji, yakni Orang Jawa dan Orang Batak. Etnik lainnya biasa-biasa saja. Tentu saja itu dikaitkan dengan buku berjudul Orang Jawa Naik Haji karya Danarto dan buku berjudul Orang Batak Naik Haji karya Baharuddin Aritonang. Lantas mengapa dua judul buku itu muncul? Inilah jawabnya! Orang Jawa dan orang Batak yang dimaksud memang benar-benar naik haji, yakni: Presiden Soekarno dan Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin Pohan. Dalam kapasitas mereka, Soekarno dan Zainul Arifin Pohan adalah dua petinggi negara tertinggi Republik Indonesia yang pertama yang naik haji. Karena itu, mereka disambut sukacita oleh Raja Arab Saudi.
***
Soekarno dan Zainul Arifin Pohan berangkat naik haji ke Mekah setelah tiga urusan Negara yang sangat penting selesai. Urusan Negara itu adalah: pertama,  Zainul Arifin Pohan telah berhasil meredakan pemberontakan di Jawa Barat (Kartosuwirjo), Aceh (Daud Beureuh) dan Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar). Saat pemberontakan itu terjadi yang menjadi panglima secara dejure adalah Presiden Sukarno tetapi secara defacto yang menjadi panglima adalah Wakil Perdana Menteri, Zainul Arifin Pohan. Kedua, persiapan pelaksanaan Pemilu 1955 yang juga cukup menyita banyak perhatian, karena Zainul Arifin Pohan telah banyak menangkis berbagai usulan yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dari peserta pemilu, terutama dari Partai PKI. Ketiga, Urusan lainnya yang tidak kalah penting sebelum berangkat naik haji adalah bahwa proses pembangunan Masjid Istiqlal sudah berjalan. Soekarno dan Zainul Arifin Pohan adalah dua orang penting di depan yang memulai merealisasikan gagasan pendirian masjid besar di Jakarta (yang kemudian dikenal sebagai Masjid Istiqlal).

14/09/16

Sejarah Masjid Istiqlal, Ini Faktanya (4): Mengapa Sukarno Termotivasi Membangun Masjid? Kisahnya Dimulai Sejak 1925 di Bandung

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Masjid Istiqlal dalam blog ini Klik Disin

Presiden Sukarno tidaklah awam soal pembangunan masjid. Soekarno sebelum menjadi Presiden RI, sudah berpengalaman membangun masjid. Bahkan rancangan masjid yang dibuatnya sendiri sudah ada sejak 1925. Rancangan masjid Sukarno itu baru dibangun tahun 1950 di Bandung. Dalam perjalanannya ke Sumatera Utara (1951), Presiden Soekarno sangat iri melihat kemegahan Masjid Maimun (yang dibangun oleh Belanda). Dua bulan kemudian, ketika Presiden Sukarno berada di Yogyakarta, secara spontan Soekarno mulai membangun masjid besar, Masjid Suhada di Yogyakarta. Setahun kemudian (1952) Presiden Sukarno meresmikan Masjid Suhada. Lalu tahun 1953 di Jakarta, Presiden Soekarno mulai merealisasikan masjid yang sungguh sangat besar: tidak hanya mengalahkan Masjid Maimun di Medan, bahkan Presiden Soekarno akan membuat masjid yang terbesar di Asia Tenggara: masjid itu kemudian dikenal sebagai Masjid Istiqlal.

13/09/16

Sejarah Masjid Istiqlal, Ini Faktanya (3): Pengumpulan Dana Masyarakat dan Proses Pembangunan yang Membutuhkan Waktu

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Masjid Istiqlal dalam blog ini Klik Disin

Sejak digulirkan gagasan ke dalam proses pembangunan masjid besar Jakarta, Masjid Istiqlal tahun 1953 hingga tahun 1956 telah banyak berubah. Perubahan yang utama adalah perkiraan anggaran pembangunan masjid. Pada tahun 1953 panitia memperkirakaan anggaran sekitar Rp 20 Juta, tetapi pada tahun 1956 anggarannnya sudah menjadi Rp 68 Juta. Kenaikan anggaran ini boleh jadi disebabkan harga-harga bahan yang meningkat atau detail masjid yang tercermin dari desain masjid yang telah ditetapkan (pemenang hasil sayembara).

Sejak 1953 hingga 1856 di berbagai daerah terjadi pemberontakan yang penyelesaiannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, sumber pendapatan Negara belum signifikan meningkat. Belum lagi di sana-sini terjadi smokkel (penyelundupan) yang mengakibatkan kerugian Negara. Pada tahun 1955 diadakan pemilu pertama yang notabene membutuhkan anggaran Negara.  Dengan memperhatikan berbagai peningkatan kebutuhan Negara dengan beragamnya alokasi pengeluaran membuat alokasi anggaran pembangunan masjid Istiqlal terpengaruh. Peningkatan nilai pembiayaan pembangunan masjid besar itu tentu saja akan mengalami dampak.  

Namun demikian, keinginan pembangunan masjid sudah begitu kuat. Untuk membantu anggaran pemerintah dalam alokasi pembangunan masjid dipercepat proses pengumpulan dana masyarakat. Kegunaan utama inisiatif penggalangan dana masyrakat lebih awal agar panitia memiliki cash-flow yang baik ketika proses persiapan, proses awal pembangunan masjid sudah dimulai. Beruntung, bahwa lahan yang dipilih merupakan lahan Negara (yang dapat dialokasikan) sehingga biaya lahan tidak lagi membutuhkan anggaran besar kecuali untuk keperluan seperti land clearing.

Pemberian Penghargaan bagi Perancang Masjid Istiqlal

Salah satu inisiatif panitia dan arahan Presiden Sukarno agar desain masjid disayembarakan sudah terpenuhi. Demikian juga pemberian hadih bagi para pemenang sudah ditunaikan. Sebagaimana diketahui, pemenang pertama adalah F. Silaban dari Bogor. Pemberian hadiah langsung diberikan Presiden Sukarno di Istana Merdeka.

12/09/16

Sejarah Masjid Istiqlal, Ini Faktanya (2): Desainnya Diperlombakan, Pemenangnya F. Silaban dari Bogor

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Masjid Istiqlal dalam blog ini Klik Disin

Pembangunan masjid besar Masjid Istiqlal sudah barang tentu tidak mudah: butuh dana besar dan daya upaya yang besar. Untuk desain masjid juga butuh pemikiran besar untuk menghasilkan karya besar. Pemenang desainnya telah bekerja keras dengan pemikiran besar, karena desainernya sendiri beragama Kristen tetapi desain masjid itu harus sesuai dengan aspek budaya Islam. Untuk pengumpulan dana, selain dana pemerintah juga dilakukan sejumah cara mulai dari retribusi taman, pembuatan majalah hingga pengadaan pasar malam.

Masjid Istiqlal adalah masjid semua umat, tidak hanya untuk orang Batak, juga orang Jawa, Betawi, Sunda atau siapapun. Masjid Istiqlal benar-benar masjid ala Indonesia, semua individu apapun agamanya telah memberi kontribusi. Masjid Istiqlal telah meniru cara-cara yang sudah sejak dari dulu dilakukan di Sipirok: Islam dan Kristen, pribumi dan Tionghoa telah mengambil perannya selama proses pembangunan masjid di Sipirok. Masjid Sipirok cukup toleran mempersilahkan membangun gereja di seberang jalan masjid itu.

Pemenang Sayembara Pembuatan Desain Masjid Istiqlal: F. Silaban

Pemenang sayembara pembuatan desain masjid Istiqlal, bukan orang Jawa, Sunda atau Madura dan juga bukan orang Minang, Aceh atau Melayu, tetapi justru orang Batak. Uniknya, pemenang desain masjid itu yang bernama F. Silaban adalah beragama Kristen. F. Silaban bahkan dalam sayembara mengalahkan para lulusan institut (universitas) dan arsitek-arsitek Belanda. Padahal pendidikan formal F. Silaban hanya sampai pada tingkat SMA saja.

11/09/16

Sejarah Masjid Istiqlal, Ini Faktanya (1): Belum Ada Namanya Ketika Persiapan Pembangunannya Dimulai

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Masjid Istiqlal dalam blog ini Klik Disin

Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Di awal persiapan pembangnannya masjid ini hanya disebut masjid besar atau masjid agung. Begitu besarnya, maka setiap orang membicarakannya. Liputan media tentang masjid besar ini juga dari waktu ke waktu tidak ketinggalan. Oleh karena itu, sejarah pembangunannya dapat ditelusuri dengan baik dan benar.
Saat saya menulis serial artikel Sejarah Istiqlal ini, teman saya sewaktu sekolah menengah di Padang Sidempuan, Zulfan Efendi Harahap yang kini bermukim di Houston, Texas tengah menggagas bersama teman-temannya pendirian sebuah masjid Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Masjid di tengah warga Amerika Serikat itu mereka berikan namanya Masjid Istiqlal (Masjid Merdeka). Semoga Sejarah Masjid Istiqlal ini mengilhami dan memperkuat semangat mereka membangun masjid Istiqlal (masjid Merdeka) di Houston sebagaimana prosesnya pernah terjadi pada masa lampau dalam pembangunan Masjid Istiqlal di Djakarta. 
Persiapan Pembangunan

Ide pembangunan masjid besar di Jakarta baru direalisasikan dengan dibentuknya panitia yang disebut Panitya Kerdja Persiapan Pembikinan Masdjid Agung yang diketuai oleh Sjamsuridzal (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 29-04-1953). Untuk pembangunannya dibutuhkan dana sebesar Rp 20.000.000,- yang mana pembiayaannya sebagian ditanggung pemerintah dan sebagian yang lain oleh masyarakat. Kapasitas masjid ini direncanakan untuk 25.000 orang yang merupakan masjid terbesar di Indonesia. Anggaran yang ditaksir termasuk untuk pembelian lahan seluas 17.1 Ha.

Pembangunan masjid besar ini tentu tidak mudah karena anggarannya sangat besar. Untuk itu panitia memerlukan perhatian berbagai pihak. Lantas panitia mengadakan pertemuan di Gedung Pertemuan Umum Jakarta dengan mengundang berbagai pihak untuk memberikan pendapat termasuk Walikota Sjamsuridzal dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 02-10-1953). Dari pertemuan ini diputuskan untuk membentuk komite interim yang terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk memutuskan untuk menunjuk sejumlah orang untuk pembentukan komite pendirian masjid.

10/09/16

Zainul Arifin Pohan (7): Ali Sastroamidjojo Mundur Jelang Pemilu 1955; Burhanuddin Harahap Dilantik Menjadi Perdana Menteri



Kasak kusuk tentang pemerintahan Ali Sastroamidjojo mulai merebak. Kasak kusuk itu semakin kencang sejak ditemukan ada indikasi penyelundupan yang dilakukan tentara di Jawa Barat dan Sulawesi (Het nieuwsblad voor Sumatra, 16-10-1954). Komandan Teritorial Sulawesi telah dipanggil Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan ke Jakarta. Moral tentara yang ikut teracuni menambah daftar kegagalan kabinet Ali Sastroamidjojo. Isu kegagalan pemerintah dijadikan Partai PIR untuk mulai menyerang pemerintah. Wakil Perdana Menteri I, Wongsonegoro mundur, Menteri Dalam Negeri, Hazairin ditarik partainya. Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin (NU) harus diserahi tugas-tugas Wongsonegoro dan Hazairin ketika pemilu semakin dekat. Tidak hanya disitu: Menteri Pertahanan lalu dicopot. Kabinet Ali-Arifin makin lama makin lemah karena karena hilangan mayoritas di parlemen. Perdana Menteri Ali Satroamidjojo akhirnya mundur. Zainul Arifin Pohan lantas menjadi The Last Mochican (dan juga turut mundur). Kabinet Ali tamat jelang pemilu. Partai PIR yang mengincar Perdana Menteri, kenyataannya yang menjadi Perdana Menteri adalah Burhanuddin Harahap (dari Masyumi). NU dibawah pemimpin politiknya, Zainul Arifin Pohan mati langkah (NU beberapa tahun sebelumnya telah keluar dari Masyumi). NU lantas konsentrasi untuk memenangkan pemilu.

Kabinet Ali Mulai Digoyang

Adalah Partai PIR yang memulai serangan terhadap Kabinet Ali (PNI). Sejak Kongres PIR tanggal 17 Oktober Kabinet Ali mulai mendapat tekanan, meski di dalam kabinet terdapat Prof. Hazirin (Menteri Dalam Negeri) dan Ir. Rooseno (Menteri PU). PIR terang-terangan menuntut agar pemerintah (Ali) mengundurkan diri. Namun diantara PIR sendiri terbagi karena Wakil Perdana Menteri I, Wongsonegoro adalah juga PIR. Ada usulan agar Wongsonegoro mulai menyiapkan kabinet tandingan. Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 21-10-1954 menurunkan analisis dari berbagai surat kabar nasional tentang gonjang-ganjing politik pada akhir-akhir ini

Dari berbagai analisis (di surat kabar) PIR akan menemui kesulitan sendiri, karena sifatnya yang kekiri-kirian akan dimanfaatkan penuh oleh kalangan PKI. Ini sangat berbahaya bagi keamanan Negara menurut sejumlah sumber. Sejauh ini bahkan dunia barat tidak percaya bahwa ada yang menentang kabinet Ali. Keputusan partai PIR dengan cara kekakuan dan kemutlakan dipandang sebagai suatu yang mengejutkan. Untuk itu, menurut analisis komposisi baru harus terdiri dari politisi dan ahli yang berkaliber. Banyak yang bertanya-tanya mengapa PIR. yang permintaannya telah membuat begitu tajam. Satu sumber menyebutkan ini adalah permaian dari PIR, padahal dalam Kongres PIR diakui kebijakan yang telah dijalankan oleh Wongsongeoro.

Zainul Arifin Pohan (6): Tokoh Penting Penyelenggaraan Pemilu 1955; Bersih, Aman dan NU Masuk Tiga Besar



Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 adalah pemilu kali pertama diselenggarakan di Indonesia. Sebagai pemilu pertama, tentu saja tidak mudah untuk melaksanakannya. Berbagai hal dipersoalkan, mulai dari persyaratan pemilih hingga penentuan lambang partai. Meski Indonesia untuk pertama kali dan tidak memiliki pengalaman, ternyata penyelenggaraannya terbilang berhasil. Zainul Arifin Pohan berada di balik suksesnya penyelenggaraaan Pemilu 1955. Apa rahasianya?

Lambang Partai

Belum diketahui secara pasti berapa jumlah partai yang ikut Pemilu 1955, namun yang jelas partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah sangat siap. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai bekerja. Satu hal yang tengah diperbicangkan publik adalah soal lambang Partai PKI yakni palu-arit. Ada yang mengatakan lambang Partai PKI telah melanggar Undang-Undang Pemilihan. Wakil Perdana Menteri Zainal Arifin akan meneliti kebenaran daripadanya

Sumber: internet
De nieuwsgier, 12-06-1954: Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin, anggota dari Nahdlatul Ulama, atas permintaan, mengatakan kepada pers bahwa para menteri NU dari partai mereka bermaksud untuk menyelidiki apakah simbol palu dan arit dan teks yang digunakan untuk tujuan ini oleh PKI dalam pemilu tidak melanggar undang-undang pemilihan. Jika hasil penyelidikan, bahwa ini adalah bertentangan dengan undang-undang pemilihan, para menteri NU akan mengangkat isu ini di dalam Kabinet. Ketika ditanya apa pendapatnya mengenai laporan beberapa anggota Komisi Pemilihan Umum Indonesia pusat, bahwa penggunaan simbol palu dan arit untuk PKI tidak bertentangan dengan UU Pemilu, wakil perdana menteri menyatakan, bahwa hanya dengan melihat pasal yang relevan dari UU pemilu’.

Tidak hanya soal lambang, hal lain yang diperdebatkan adalah soal kriteria calon pemilih. Untuk pemilih tidak hanya dari sisi umur tetapi juga dari status kawin (meski umur belum memenuhi).

09/09/16

Zainul Arifin Pohan (5): Mantan Panglima Hisbullah; Wakil Perdana Menteri, Secara de Facto Sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia



Presiden Soekarno sangat tenang jika berada di sisi Zainul Arifin Pohan. Selama adanya pemberontakan di daerah, Soekarno hanya berani berkunjung ke tiga daerah: Sumatera Utaral; Lampung dan Maluku Utara. Di Sumatera Utara, Soekarno dan Zainul Arifin Pohan disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim Harahap; di Lampung Soekarno dan Zainul Arifin disambut oleh Residen Lampung Mr. Gele Harun Nasution.. Ketika berkunjung ke Meluku Utara. Presiden Soekarno harus didampingi oleh sebuah kapal perang dan tiga korvet. Pengawalan ini tidak ada ketika berkunjung ke Sumatera Utara dan Lampung.

Zainul Arifin Pohan Secara Defacto adalah Panglima

Zainul Arifin Pohan telah berjuang keras selama perang dengan Belanda (agresi militer) untuk mengusir Belanda (yang akhirnya pengakuan kedaulatan RI). Demikian juga Zainul Arifin Pohan telah berusaha keras untuk mempertahankan NKRI. Pemberontakan di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara dan masalah pembebasan Irian Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian Zainul Arifin Pohan. Meski berat, semuanya telah mendatangkan hasil: normalisasi keamaan terwujud dan NKRI tetap terjaga.

Pada masa ini jabatan panglima dihapus dan diambilalih Soekarno. Panglima terakhir adalah TB Simatupang (berakhir 4 November 1953). Panglima baru diangkat Soekarno pada tanggal 21 Juni 1962 yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini artinya, sejak pemberontakan Aceh (yang dimulai September 1953) Indonesia tidak memiliki panglima. Secara dejure panglima di tangan Presiden, tetapi secara defacto fungsi panglima berada di tangan Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Dengan kata lain, selama masa-masa genting fungsi panglima RI berada di tangan putra-putra asal Tapanuli: TB Simatupang (Tapanuli Utara), Zainul Arifin Pohan (Tapanuli Tengah) dan Abdul Haris Nasution (Tapanuli Selatan).   

Pendelegasian dan superioritas fungsi panglima kepada Zainul Arifin Pohan seakan mengindikasikan tingkat kepercayaan Soekarno terhadap NU sangat tinggi (bahkan melebihi partainya Soekarmo sendiri: PNI). Zainul Arifin Pohan, putra Tapanuli, mantan Panglima Hisbullah di era agresi militer Belanda adalah pemimpin politik tertinggi dari kalangan NU.

Sebaliknya, kepercayaan NU kepada putra Tapanuli, Zainul Arifin Pohan mengingatkan kita ketika tahun 1938 para pemimpin local di Surabaya mempercayakan pimpinan politik kepada Dr. Radjamin Nasution, mewakili pribumi untuk pemimpin politik penduduk di dewan kota (gementeeraad) Surabaya. Padahal saat itu di Surabaya masih ada tokoh lokal berpengaruh (seperti Dr. Soetomo, teman sekelas Dr. Radjamin di STOVIA dulu). Dr. Radjamin Nasution pada era pendudukan Jepang diangkat sebagai walikota Surabaya yang juga terjun memimpin rakyat berjuang selama agresi militer Belanda. Pada pasca pengakuan kedaulatan Soekarno mempercayakan dan mengangkat Dr. Radjamin Nasution sebagai walikota. Dr. Radjamin Nasution adalah walikota pribumi pertama Surabaya (selama tiga era: Jepang, Belanda dan Republik Indonesia).

Zainul Arifin Pohan dan Sukarno meski berbeda partai, namun keduanya sudah seakan sahabat karib. Presiden Sukarno sangat beruntung memiliki teman pemberani dan dapat dipercaya, Zainul Arifin Pohan. Karenanya, untuk wilayah-wilayah yang rawan pemberontakan Soekarno tidak berani mendatanginya, yang dikirim adalah Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Intensitas kunjungan Soekarno berada di wilayah Jawa dan kunjungan terakhir ke luar Jawa adalah di Medan (pembukaan PON III). Kini, Presiden Soekarno berkunjung ke luar Jawa di Lampung.

Zainul Arifin Pohan (4): Penggagas Pembangunan Masjid Istiqlal; Arsiteknya F. Silaban



Zainul Arifin Pohan adalah figur yang lengkap dan kuat. Mantan Panglima Perang di era perang (masa agresi militer Belanda) yang pintar berdiplomasi dan santu berkomunikasi. Zainul Arifin Pohan yang pernah santri di Pesantren Purba Baru, Kotanopan adalah tokoh yang disenangi di kalangan NU karena mampu mengakomodir keingingan NU di dalam kiprahnya sebagai parlementer. Zainul Arifin Pohan adalah pemimpin politik yang utama di kalangan NU. Zainul Arifin Pohan sebagai tokoh Islam di level pemimpin tinggi Republik Indonesia menggagas dibangunnya masjid besar di Jakarta (yang kelak disebut Masjid Istiqlal). Zainul Arifin Pohan adalah tokoh Islam yang tegas tetapi memiliki toleransi yang tinggi.

Pendirian Akademi Hukum Militer, Pembangunan Masjid Istiqlal dan Awal Mula Pembebasan Irian Barat

Dari kasus pemberontakan di Aceh dan peran militer dalam menumpas gerakan, untuk mengantisipasi ke depan, dipandang perlu untuk membentuk Akademi Hukum Militer. Pengurus dan dosen akademi tersebut telah ditetapkan (De nieuwsgier, 30-10-1953). Dalam pembentukan akademi ini hadir Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Juga hadir Kepala Staf AD Jenderal Simatupang. Direktur akademi ini ditetapkan Mr. Basaruddin Nasution.

Sebagai tokoh Islam dan pemimpin politik NU, peran Zainul Arifin Pohan sangat menentukan didirikannya masjid besar di Jakarta yang beralamat Wilhelmina. De nieuwsgier, 30-11-1953 melaporkan Jumat telah diadakan pertemuan dan dibentuk komite pembangunan masjid besar di Jakarta. Dalam pertemuan itu hadir tokoh Isalam dan dan perwakilan organisasi. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Prof. Hazairin. Susunan komite pembangunan masjid besar Jakarta ini adalah Anwar Tjokroaminota (ketua) dan anggota Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Assaat dan KH Taufiquarrahman.

Zainul Arifin Pohan (3): Terjun Langsung Ketika Terjadi Pemberontakan di Aceh; Gubernur Abdul Hakim Harahap Digantikan SM Amin Nasution



Pada awal pengakuan kedaulatan RI, sejumlah daerah resah dan melakukan pemberontakan. Di Aceh, timbulnya pemberontakan karena janji M. Hatta tidak ditepati. Orang Aceh telah banyak membantu Pemerintah Republik. RI berutang kepada orang Aceh. Sementara orang Aceh berutang kepada orang Tapanuli, karena sejak era Belanda banyak guru-guru dan dokter-dokter sari Tapanuli Selatan yang dikirim ke Aceh (termasuk ayah dari SM Amin Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang pertama). Ketika terjadi pemberontakan di Aceh, Soekarno dan Hatta tidak berani datang. Yang dikirim adalah Zainul Arifin Pohan (Wakil Perdana Menteri II). Untuk lebih memulihkan keamanan di Aceh, Zainul Arifin Pohan mengusulkan agar SM Amin diangkat menjadi Gubernur Sumatera Utara untuk menggantikan Abdul Hakim Harahap. Keutamaan SM Amin Nasution karena dianggap lebih memahami social budaya Aceh, selain bisa berbahasa Aceh juga SM Amion Nasution adalah kelahiran Aceh. .

***

Pada saat mulai kerja Zainul Arifin, riak-riak munculnya isu federalism juga muncul, terutama dari Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar). Negara kesatuan menurut Zainul Arifin adalah harga mati. Namun begitu, majelis konstituante harus menetapkan kesatuan atau federal. Zainul Arifin akan merawat dengan baik kelopok-kelompok yang ada agar tetap tercipta kesatuan, Jika tidak dilakukan perawatan justru akan menjadi ancaman. Untuk mengakomodir mungkin sudah waktunya dilakukan pemilihan umum. Dengan begitu, meski ada kelompok yang berbeda tetap satu kesatuan: een unitaris! (lihat Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 11-08-1953).

Wakil Perdana Menteri I focus pada program nasional pemerintah, Zainul Arifin sebagai Wakil Perdana Menteri II akan focus pada rekonstruksi nasional (Het nieuwsblad voor Sumatra, 13-08-1953).

Ini mengindikasikan bahwa Zainul Arifin akan mendapat tugas berat. Karena setelah perang (revolusi fisik) tatanan Indonesia telah hancur dan nyaris tidak berbentuk. Zainul Arifin (sebagai tuan rumah) harus menjadi mencuci piring sendiri ketika pesta Belanda (tamu yang tidak diundang) telah usai.

Zainul Arifin juga menghadapi tantangan yang justru datang dari kalangan internalnya. Presiden Soekarno menginginkan pembukaan duta besar di Moskow, tetapi mantan partainya, Masyumi melihat dari sudut pandang politik sah-sah saja tetapi dari sudut pandang agama ada masalah. Zainul Arifin seakan terjepit. Namun Zainul Arifin tahu apa yang harus dilakukan dengan menawarkan jalan keluar (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 15-08-1953).

Zainul Arifin Pohan (2): Membawa NU Keluar dari Masyumi dan Menjadi Wakil Perdana Menteri



Zainul Arifin Pohan, mantan Panglima Hisbullah terjun ke dunia politik bukan saja kehendaknya sendiri tetapi juga kehendak dari kalangan NU. Amanat itu sejauh ini dapat ditunaikan Zainul Arifin Pohan dengan baik. Namun dalam perkembangannya, NU mengharapkan hasil yang lebih baik dengan cara keluar secara baik-baik dari Masyumi dan NU lalu membentuk partai sendiri: Partai NU.

NU Keluar dari Masyumi

Secara resmi NU menarik diri dari Masyumi pada 31 Juli 1952. Pada sidang parlemen 17 September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari Masyumi. Di antaranya Wahab Chasbullah, Idham Chalid, Zainul Arifin.

03/09/16

Zainul Arifin Pohan (1); Tokoh NU dari Tapanuli, Parlementer yang Menjadi Wakil Perdana Menteri; Tertembak Disamping Presiden Soekarno



Tokoh ulama yang sangat popular namanya di kalangan NU di Jawa bukan berasal dari Aceh atau Sumatera Barat, tetapi berasal dari Tapanuli. Namanya Kiai Hadji Zainul Arifin Pohan. Ketika masih muda, Zainul Arifin Pohan adalah Panglima Hisboelah di Jawa. Sebelum merantau ke Jawa, Zainul Arifin Pohan mendapat pendidikan agama di Pesantren Purba Baru di Kotanopan, Afdeeling Padang Sidempuan. Pasukan Zainul Arifin Pohan adalah sayap militan terkuat Jenderal Sudirman selama perang kemerdekaan (agresi militer Belanda). Setelah pengakuan kedaulatan RI, Zainul Arifin Pohan terjun dalam lapangan politik dan menjadi pemimpin politik bagi umat NU. Zainul Arifin Pohan begitu dekat dengan Presiden Soekarno yang menjadi penyeimbang antara partai berhaluan nasionalis dengan partai yang berhaluan agama. Ketika satu kelompok ingin membunuh Soekarno, yang tertembak adalah Zainul Arifin Pohan yang berada di sisi Soekarno ketika melakukan sholat. Kiai Hadji Zainul Arifin Pohan (ayah dari Baros dan ibu dari Kotanopan) ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1960.

Zainul Arifin Pohan Merantau ke Jawa


Zainul Arifin Pohan tidak terdeteksi namanya di bangku sekolah di era Belanda. Het nieuwsblad voor Sumatra, 06-08-1953 mencatat Zainul Arifin Pohan lahir di Baros pada tahun 1909. Ayah Zainul Arifin bermarga Pohan (dari Baros) dan ibu bermarga Nasution (Kotanopan). Ketika masih kecil bersama orangtunya pindah ke Kotanopan dan kemudian pindah lagi ke Kerintji, Djambi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar (HIS) dan sekolah guru (Normaal School), Zainul Arifin Pohan merantau ke Batavia.

Pada masa itu di Djambi, cukup banyak orang-orang dari afdeeling Padang Sidempuan (Tapanoli) yang ditugaskan sebagai pegawai atau pejabat pemerintah. Dua yang terkenal adalah ayah dari Abdul Hakim Harahap dan ayah dari Mochtar Lubis. Abdul Hakim Harahap lahir di Soengai Penuh dan kelak menjadi Gubernur Sumatera Utara. Sebelum ke Djambi, ayah Abdul Hakim Harahap bertugas di Sibolga. Ayah Mochtar Lubis sebelum dipindah ke Djambi menjadi pagawai pemerintah di Medan.

Panglima Hizboellah

Nama Zainul Arifin Pohan baru muncul pada tahun 1947. Ketika dibentuk Dewan Kelaskaran Poesat dan Seberang pada tanggal 31 Desember 1946 oleh BPRI, Barisan Banteng, Laskar Rakjat, Hizboellah, Sabillilah, Laskar Soenda Ketjil dan lainnya, nama Zainul Arifin Pohan muncul. Zainul Arifin adalah pimpinan Hizboellah. Dewan Kelaskaran Poesat dan Seberang oposisi terhadap agresi militer Belanda. Pertemuan Dewan ini sepakat untuk menunjuk Jenderal Soedirman sebagai panglima. Pada tanggal 7 Januari untuk memprotes agresi Belanda dilakukan pertemuan Dewan yang dipimpin Djokosoejono. Untuk urusan detail akan dibahas oleh Generaal Soedirman, Soetomo, Dr. Moewardi, Zainoel Arifin Pohan dan Bakar (lihat Nieuwe courant, 02-01-1947).

01/09/16

Bag-18. Sejarah Padang Sidempuan: Universitas Tapanuli, Inisiator Binanga Siregar (1957); Mengapa Tidak Jadi Direalisasikan?



Pada tahun 1957 di Jakarta berkumpul sejumlah tokoh penting yang berasal dari Tapanuli yang diantaranya berasal dari Tapanuli Selatan. Salah satu yang hadir adalah Binanga Siregar yang pernah sebelumnya sebagai Residen Sumatera Timur (1952-1954) dan kini menjadi Residen Tapanoeli (diangkat sejak 1954). Dalam pertemuan itu, Binanga Siregar berbicara atas nama Residen dan anggota majelis konstituante Tapanoeli.

Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 22-01-1957: ‘Pertemuan para pemimpin Tapanuli. Pada hari Minggu di Jakarta masyarakat Tapanuli membahas situasi terkini di Sumatra. Dengan suara bulat diputuskan membentuk dewan. Salah satu wacana untuk mewujudkan Tapanuli sebagai provinsi namun itu masih dipertimbangkan karena dapat terjadi perpecahan di Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan pada hari Minggu itu antara lain dihadiri oleh Abdul Hakim, Prof. Mr. Dr. Todung Sutan Gunung Mulia, Sutan Guru Sinomba, Mr. Basjaruddin Nasution, Ir. Tarip Harahap, Aminuddin Lubis, Mr. AM Tambunan, M. Hutasoit, Mr. Rufinus Lumbantobing, Ir. Debataradja, Mr. Elkana Tobing, S. Pandjaitan, Mayor Jenderal TB Simatupang dan Binanga Siregar, anggota dari Konstituante Tapanuli’.

Inisiatif Pendirian Universitas Tapanuli

Binanga Siregar pada bulan September 1957 berinisiatif mengusulkan untuk didirikannya universitas di Tapanuli. Sebagaimana diketahui, pendirian Universitas Sumatera Utara belumlah lama berselang. Universitas Sumatera Utara didirikan pada tahun 1951 yang inisiatifnya berasal dari Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim Harahap. Inisiatif Binanga Siregar untuk mendirikan Universitas Tapanuli bukan untuk menyaingi Universitas Sumatera Utara tetapi semata-mata untuk memberi jalan keluar agar putra-putri Tapanuli tidak terlalu jauh kuliah karena para orangtua di Tapanuli semakin menurun tingkat ekonominya.

Sejarah Kota Medan (39): Sarimin Reksodihardjo, Gubernur Sumatera Utara Masa Transisi; Tokoh Utama Proses Pembentukan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara



*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Medan dalam blog ini Klik Disini

Pada saat kapan Sumatera Utara tanpa memiliki Gubernur, Kementerian Dalam Negeri menugaskan Sarimin Reksodiharjo sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara yang mulai bertugas 14 Agustus 1950. Sarimin Reksodiharjo hanya menjabat sebagai Gubernur dalam waktu singkat tetapi tugasnya dapat dianggap begitu sulit. Sarimin Reksodiharjo bertugas untuk menata pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara (Tapanuli, Aceh dan Sumatera Timur) selepas perang. Tugas keduanya adalah melikuidasi Negara Sumatera Timur. Tugas ketiga adalah memulai penataan masalah pertanahan yang rumit di Sumatera Utara khususnya di Sumatera Timur. Setelah selesai tugasnya, Gubernur Sumatera Utara secara definitive diangkat. Serah terima jabatan Gubernur Sumatera Utara (25 Januari 1951) menandai berakhirnya tugas Sarimin Reksodiharjo dan dimulainya masa Gubernur Abdul Hakim Harahap.

Dua gubernur Sumatera Utara sebelumnya dibentuk di pengungsian dan diangkat Mr. SM Nasution selama pusat republik berada di Pematang Siantar (Sumatera Timur) dan Dr. FL Tobing selama pusat republik berada di Sibolga (Tapanuli). Sejak pengakuan kedaultan Republik Indonesia (27 Desember 1949) Sumatera Utara tanpa Gubernur hingga ditugaskannya Sarimin Reksodiharjo sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara.

Sarimin Reksodiharjo Alumni OSVIA dan Reehtshoogeschool

Soerabaijasch handelsblad, 16-05-1941
Sarimin Reksodiharjo adalah alumni sekolah pamong praja (OSVIA) di Bandung. Ketika sekolah hukum (Reehtshoogeschool) di Batavia membuka akademi pemerintahan (Bestuursacademie), salah satu siswa yang diterima adalah Sarimin Reksodiharjo. Pada tahun 1941, Sarimin Reksodiharjo termasuk salah satu dari 14 orang lulusan pertama Bestuursacademie (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 15-05-1941). Foto Soerabaijasch handelsblad, 16-05-1941,

Melikuidasi Sumatera Timur

Ini terjadi pada pertengahan tahun 1950. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Anak Agung Gde Agung datang ke Medan (lihat Het nieuwsblad voor Sumatra, 15-07-1950). Tujuannya untuk melantik tiga. Anggota Panitia Persiapan untuk melikuidasi Negara Sumatera Timur (NST) dalam pembentukan negara kesatuan sesuai perjanjian RIS dan RI. Ketiga anggota panitia tersebut adalah Sarimin Reksodihardjo, Mr. M. Jusuf dan Mr. SM Amin Nasution. Pelantikan dilakukan di ex rumah Residen (Jalan Jakarta/Poloniaweg). Dalam pelantikan ini hadir komandan militer (Gubernur Militer) Kolonel Simbolon, Dr. Mansur dan Kaliamnsjah Sinaga. Anggota komite yang ditunjuk oleh pemerintah pusat di Jakarta setelah berkonsultasi RI dan NST. Wali Negara Sumatera Timur, Dr. Mansur berharap lancar masuknya Sumatera Timur ke dalam Negara kesatuan (NKRI). Menteri berharap proses likuidasi ini akan terwujud pada tanggal 17 Agustus 1950.