Mr. Arifin Harahap (1): Cucu Sutan Gunung Tua di Padang Sidempuan; Menteri Selama Tujuh Tahun dalam Tujuh Kabinet di Era Sukarno

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Mr. Arifin Harahap dalam blog ini Klik Disini

Mr. Arifin Harahap (1968)

Mr. Arifin Harahap bukanlah orang biasa, tetapi tidak ada yang menulis kisahnya, karena itu tidak ada yang bisa dibaca mengenai dirinya. Boleh jadi banyak orang yang ingin mengetahui riwayat karirnya, tetapi tentu saja tetap tidak bisa menemukan. Padahal Mr. Arifin Harahap adalah seorang yang cemerlang, menjabat sebagai menteri di dalam tujuh kabinet mulai dari Kabinet Kerja I (10 Juli 1959) hingga Kabinet Dwikora III (25 Juli 1966). Ketika Suharto menjadi anggota kabinet (Kabinet Ampera I) Mr. Arifin Harahap tidak lagi menjadi menteri, tetapi pada Kabinet Pembangunan I (era Suharto), tahun 1969 Mr. Arifin Harahap diangkat menjadi Duta Besar untuk Aldjazair.

Selama tujuh tahun dalam tujuh kabinet Era Sukarno, Mr. Arifin Harahap telah menjabat Menteri Muda Perdagangan, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Wakil Menteri Bank Sentral (Bank Indonesia).

Sebaliknya, Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap riwayat karir dan sepak terjangnya sejak era Belanda, Jepang dan Republik sangat luar biasa banyaknya. Demikian juga, riwayat Burhanuddin Harahap cukup mudah untuk ditelusuri. Lantas mengapa kisah Mr. Arifin Harahap tidak muncul ke permukaan? Jawabnya: Mr. Arifin Harahap adalah seorang yang low profile, dan posisinya sebagai menteri yang berurusan dengan perdagangan, anggaran negara dan kebanksentralan tidak terlalu hingar bingar karena jauh bersentuhan dari urusan perebutan politik pada saat itu.

Anak Jaksa di Sibolga, Lulus Sekolah Hukum di Batavia

Arifin Harahap lulus sekolah hukum (Recht Hooge School) di Batavia tahun 1939 (lihat De Indische courant, 19-08-1939). Setelah itu kabar beritanya tidak muncul lagi. Arifin Harahap menyelesaikan pendidikan dasar (HIS) di Sibolga kemudian melanjutkan studi (MULO) di Batavia. Arifin Harahap lulus MULO Menjangan (Bataviaasch nieuwsblad, 08-05-1931) dan AMS di Batavia.

 

Ayah Arifin Harahap bernama Djamin gelar Baginda Soripada (lahir di Sipirok). Setelah lulus ELS, Djamin Harahap magang di kantor pemerintah di Medan. Setelah menikah Djamin menggunakan namanya sebagai Djamin Baginda Soripada. Anak pertama Djamin gelar Baginda Soripada lahir 1907 di Medan. Setelah beberapa tahun sebagai calon pegawai, akhirnya Djamin gelar Baginda Soripada diangkat sebagai pegawai di kantor Residentie di Medan (De Sumatra post, 27-02-1911). Di lingkungan residenti ini, kemudian Djamin diangkat menjadi mantri polisi. Pada bulan Mei 1914, Djamin diangkat sebagai Adj-hoofddjaksa di Tanjoeng Poera (Bataviaasch nieuwsblad, 12-05-1914). Lalu kemudian pada tahun 1915 Djamin Baginda Soripada dipindahkan ke Sibolga sebagai Hoofddjaksa. Tidak lama kemudian, Djamin dipindahkan lagi ke Sabang. Dalam manifest kapal s.s. de Weert yang berangkat tanggal 16 Januari 1916, Djamin berangkat dengan istri dan empat orang anak. Kemudian, setelah dari Aceh, Djamin dipindahkan lagi ke Sibolga sebagai kepala djaksa. Djamin Baginda Soripada memiliki tujuh anak: empat laki-laki dan tiga perempuan. Arifin Harahap lahir di Sibolga, Residentie Tapanuli. Koran Bataviaasch nieuwsblad, 30-05-1929 melaporkan bahwa Djamin Baginda Soripada mantan djksa di Sibolga diangkat menjadi komisi di kantor Binnenlandsch Bestuur Tapanoeli di Sibolga. Selanjutnya dalam Bataviaasch nieuwsblad, 24-05-1939 memberitakan bahwa  Djamin Baginda Soripada diangkat menjadi komisi-3 di Kantor Pelayanan Pegawai Negeri Sipil Luar Jawa (Buitengewesten), yang mana yang bersangkutan sekarang sementara berugas sebagai komisi kelas-3 di kantor tersebut.

Namanya baru kemudian muncul tahun 1946 ketika rombongan terakhir Pemerintah Republik Indonesia hijrah dari Jakarta ke Jogjakarta. Rombongan terakhir ini berkumpul di bekas rumah Sutan Sjahrir yang terdiri dari bagian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Informasi dan Kementerian Perhubungan. Dalam rombongan ini termasuk Mr. Arifin Harahap. Rombongan terakhir ini berangkat dari Stasion Manggarai menuju Jogja yang dikawal oleh polisi Belanda (Nieuwe courant, 17-10-1946).

Sementara itu d Jogjakarta sudah dibentuk Kabinet Sjarir III. Dalam kabinet ketiga Sutan Sjahrir ini, posisi Amir Sjarifoeddin Harahap sebagai Menteri Pertahanan pada waktu kabinet sebelumnya diubah menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Perubahan kementerian ini besar kemungkinan karena pertahanan sudah porak-poranda oleh Belanda dan republik lebih memperhatikan keamanan rakyat (dan mengkonsolidasikan laskar dan pembentukan kesatuan tentara RI) . Namun kabinet Sjarir ini tidak lama lalu digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifoeddin Harahap (mulai 3 Juli 1947).  Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin Harahap merangkap Menteri Pertahanan (hingga 29 Januari 1948).

Sekretaris Delegasi RI di Batavia

Pertikaian antara militer Belanda (berpusat di Batavia)  dan Republik Indonesia (berpusat di Jogjakarta) adakalanya dilakukan dalam hubungan diplomatik. Di Jogjakarta dan di Batavia dibentuk Sekretariat Delegasi Republik (Indonesia) yang bertugas untuk menyiapkan dan memfasilitasi setiap kepentingan Republik baik di Jogjakarta maupun di Batavia, yakni Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia

Dalam Persetujuan Renville tanggungjawab yang berat ini terletak dipundak Amir sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia. Kabinet Amir Sjarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan tanpa perlawanan samasekali, ketika disalahkan atas persetujuan Renville oleh golongan Masyumi dan Nasionalis. Kabinet Amir digantikan oleh Kabinet Hatta. Amir Sjarifoeddin Harahap lalu tenggelam setelah menjadi Menteri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II, Kabinet Sjahrir III serta menjadi Perdana Menteri sejak 3 Juli 1947 hingga 29 Januari 1948: Kabinet Amir Sjarifuddin I dan Kabinet Amir Sjarifuddin II.

Untuk adanya fungsi penghubung, antara Belanda dan Republik Indonesia, Sekretariat Delegasi Republik (Indonesia) tetap dipertahankan. Kepala kantor sekretariat untuk Djokja adalah Setiadjit dan di Batavia diangkat Mr. Arifin Harahap (Nieuwe courant, 27-04-1948).

Kabinet Hatta setelah Perjanjian Renville juga terus mengalami perubahan cepat (dinamika politik) sebagaimana di era Kabinet Amir Sjarifoeddin Harahap.

Amir Sjarifoeddin Harahap anti fasis dan terbilang satu-satunya pemimpin anti Jepang di Indonesia pada masa pendudukan. Pada bulan Januari 1943 ia tertangkap oleh fasis Jepang, di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu organisasi anti fasisme Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Dalam identifikasi penting kejadian Surabaya oleh Jepang, dari sidang-sidang pengadilan tahun 1944, hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindo dan Partindo Surabaya. Amir Sjarifoeddin Harahap mendapat siksaan terberat dari militer Jepang.

Kabinet Hatta mulai gamang. Di satu sisi (luar) harus bertahan terhadap militer Belanda bangsa lain dan di sisi lain (dalam) harus rebutan politik dengan PKI bangsa sendiri. Akhirnya pemberontakan PKI meletus di Madiun.

Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut Peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama "Front Demokrasi Rakyat" (FDR).

Setelah Peristiwa Madiun 1948, pada masa pemerintahan Hatta PKI yang berupaya membentuk negara komunis di Madiun dan menyatakan perang terhadap Kabinet Hatta. Amir Sjarifuddin, sebagai salah seorang tokoh yang dikaitkan-kaitkan PKI (rumor), yang pada saat peristiwa Madiun meletus sedang berada di Yogyakarta dalam rangka kongres Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) turut ditangkap beserta beberapa kawannya.

Pada 19 Desember 1948, sekitar tengah malam, di kompleks makam desa Ngalihan, kepala Amir Sjarifuddin ditembak dengan pistol oleh seorang letnan Polisi Militer, sebuah satuan khusus dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Sebelum itu beberapa orang penduduk desa setempat diperintahkan menggali sebuah lubang kubur besar. Dari rombongan sebelas orang yang diangkut dengan truk dari penjara di Solo, Amir orang pertama yang ditembak mati malam itu. Beberapa hari sebelumnya, ia dan beberapa orang lainnya, secara diam-diam telah dipindahkan ke rumah penjara ini dari tempat penahanan mereka di Benteng Yogyakarta.

Nasi sudah jadi bubur. Amir meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 19 Desember 1948 pada umur 41 tahun. Namun, rumor tentang Amir Sjarifoeddin Harahap terus menggelinding bahkan hingga ini hari. Amir Sjarifoeddin Harahap tewas di tangan orang-orang bangsa sendiri ketika Amir Sjarifoeddin Harahap tanpa henti memperjuangkan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah asing,

Amir Sjarifoeddin Harahap adalah satu-satunya yang berada di Indonesia yang konsisten berjuang melawan penjajah (Belanda dan Jepang) tanpa pernah bersedia diajak kerjasama dan tanpa mau menyerah. Sejumlah analisis pada jelang kemerdekaan RI, hanya Amir Sjarifoeddin Harahap yang memiliki portofolio tertinggi (tapi Amir Sjarifoeddin Harahap tengah berada di penjara militer Jepang) ketika Sukarno-Hatta ‘dipaksa’ untuk membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945.

Kabinet Hatta dibubarkan setelah setahun Amir dieksekusi pada 14 Desember 1949. Proses ini merupakan lanjutan hasil dari KMB yang mana Belanda telah mengakui kedaulatan RI. Dalam masa transisi ini politik mengarah ke dalam pembentukan Negara Serikat yang mana Repulik Indonesia termasuk di dalamnya. Pemerintah yang dibentuk disebut Kabinet RIS, M. Hatta sebagai Perdana Menteri.

Satu hal, nama Mr. Arifin Harahap belum popular dan tenggelam di antara tokoh-tokoh lainnya yang ikut berpolitik, seperti: Zainul Arifin Pohan, Abdul Haris Nasution, Zulkifli Lubis, Abdul Hakim Harahap dan FL Tobing. Mr. Arifin Harahap bukan politisi tetapi birokrat murni. Karena itu, di awal karirnya tidak terlalu dikenal tetapi di dalalm perkembangannya nama Mr. Arifin Harahap tidak terpisahkan dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi di8 tahap permulaan Pemerintahan Indonesia (Pasca Kedaulatan RI).

Untuk sekadar diketahui, Mr. Arifin Harahap adalah adik kandung Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap, pejuang kemerdekaan yang menjadi Perdana Menteri.  Mr. Arifin Harahap adalah juga sepupu dari Mr. Todung Harahap gelar Sutan Gunung Mulia, PhD, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan yang kedua setelah Ki Hadjar Dewantara. Mereka bertiga adalah cucu dari Sutan Gunung Tua di Padang Sidempuan (murid pertama Nommensen).

Bersambung:

Mr. Arifin Harahap (2): Birokrat yang Menata Ekonomi RI; Kementerian Perdagangan Dibentuk Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim Harahap

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap dari berbagai sumber tempo doeloe ditambah dari Wikipedia.